Thailand dan Indonesia Dalam Bidang Ekonomi dan Politik

Latar Belakang Thailand

              Thailand adalah negara yang terletak di Kawasan Asia Tenggara yang merupakan satu-satu nya negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Negara ini memiliki luas wilayah mencapai 510.000 kilometer persegi. Thailand atau bisa disebut Muangthai diberi julukan Negeri Gajah Putih. Muangthai sendiri diambil dari dari nama salah satu suku bangsa disana, yakni suku Thai terdahulu yang disebut siam oleh Eropa. Negara Thailand merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem kekerajaan berkonsistusi dengan pemerintahan yang dikendalikan oleh perdana mentri sehari-hari nya.

            Thailand juga merupakan negara dengan jenis kekuasan monarki konstitusional kendati monarki konstitusional, negara ini menganut trias poitika Dimana ada pembagian kewenangan yang jelas antara legislative, eksekutif, dan yudikatif. Pada periode 1932 – 2006, Thailand memiliki setidaknya 16 macam konstitusi dan dilanda 20 kali kudeta militer. Pada 10 Desember 1932 Monarki Absolut Thailand resmi dihapus pada hari konstitusi Thailand. Thailand sendiri menganut sistem pemerintahan  Parlementer Monarki sebagai Kepala Negara, Perdana Mentri sebagai Kepala Administratif Pemerintahan. 

            Badan legislative Thailand merupakan bikameral. 500 anggota nya dipilih secara populer. 400 anggota berasal dari daerah yang dipilih langsung oleh konstituennya yang masing-masing mewakili sekitar 150.000 orang. 100 anggota berasal dari partai yang dipilih secara tidak langsung oleh persentase suara yang diterima oleh partai itu sendiri. Senat terdiri dari 200 kursi. Pemilihan senator Thailand dilakukan pertama kali pada 2 Maret 2000yang pada awalnya diangkat langsung oleh raja atas rekomendasi Dewan Menteri.

            Thailand terbagi menjadi 76 provinsi (จังหวัด / Changwat), yang terbagi lagi menjadi 5 kelompok provinsi yang kadang timur dan tengah digabung menjadi satu. Nama provinsi yang terletak di Thainland sama dengan ibukotanya yang terkadang diberi awalan Meuang (Muang) untuk mencegah kebingungan. Provinsi songkhla meemiliki pengecualian yang ibukota nya menjadi kota terbesar di provinsinya. Salah satu provinsi dengan populasi terbesar dengan penduduk terbesar yang ada di Thailand adalah Bangkok. Dilihat dari wilayah Nakhon Ratchasima merupakan provinsi terbesar. Sementara Samut Songkhram menjadi yang terkecil. Mae Hong Son menjadi provinsi dengan kepadatan penduduk terkecil, sementara Ranong mempunyai populasi terkecil.

            Masing-masing provinsi di Thailand dipimpin oleh seorang gubernur yang dilantik oleh Menteri dalam Negeri. Namun terdapat pengecualian terhadap Bangkok Dimana gubernurnya dipilih melalui pemilu. Setiap provinsi dibagi kedalam 796 distrik (amphoe, อำเภอ) dan 80 diskrit kecil (king amphoe, กิ่งอำเภอ). 50 diskrit Bangkok diberi nama khet (เขต). Berikut ini adalah struktur pemerintahan provinsi kabupaten, kecamatan kabupaten dan mubaan (โครงสร้างการปกครองส่วนจังหวัด อำเภอ ตำบล อำเภอ และหมู่บ้าน

Kerjasama Thailand dan Indonesia

“Sebagai ekonomi terbesar pertama dan kedua di ASEAN, Indonesia dan Thailand harus memanfaatkan posisinya untuk memperkuat kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata bagi kepentingan masyarakat kedua negara dan juga masyarakat ekonomi ASEAN,” ucao Duta Besar Indonesia pada Thailand, Rachmat Budiman, pada saat pertemuan dengan wakil perdana Menteri / Menteri perdagangan Thailand. Pertemuan tersebut membahas tentang berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kerjasama. Thailand menjadi salah satu negara yang perokomiannnya sering dijadikan perbandingan dengan Indonesia. Kedua negara ini juga masuk kedalam kelompok negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara bersama dengan Singapura, Vietam, Malaysia, dan Filipina. Dilihat dari segi manufaktur Thailand ternyata lebih unggul dari Indonesia. Meski pernah tejadi demnstrasi besar-besaran, perekonomian Thailand tetap tumbuh. Juli 2014 perekonomian Thailand masi tumbuh sebesar 0,8 persen dan pada januari 2015 masi tercatat sebesar 2,4 persen.

Perekonomian yang dimaksud naik pada 2014 walau sempat mengalami kontraksi 0,4 persen. Pada juli 2015 perekonomian thailand tumbuh menjadi 2,9 persen. Walaupun demikian, pemerintahan Thailand mencatat telah terjadi kerugian selama berlangsungnya krisis politik pada 2014. Salah satu kerugian yang terjadi yaitu investasi asing yang masuk karena beberapa proyek harus pengalami penundaan. Krisis politik yang melanda Thailand pada tahun yang sama juga berdampak pada maat uang bath dan indeks saham. Mata uang tersebut tercatat turun sebesar 1,06 persen. Namun direktur of Law and Economic Studies (CELIOS) menilai bahwa ekonomi Thailand cukup kuat meski dilanda krisis politik. Thailand juga berfokus pada sektor pertanian yangberdampak pada daya saing nya yang sangat baik. Ketentuan lain perekonomian Thailand berkaitan dengan sektor pariwisatanya yang diketahui memang menjadi salah satu destinasi wisata pilihan masyarakatdikawasan Asia Tenggara.

Neraca perdagangan Indonesia ke Thailand Tahun 2020 mengalami deficit US$ -1,37 miliar. Defisitnya ini telah berkurang 57, 83% bila dibandingkan dengan neraca tahun sebelumnya yang tercatat hanya US$ -3,25 miliar. Indonesia memilki setidaknya 10 produk utama yang diekspor ke Thailand, diantaranya:

1. (HS 03) : Ikan dan krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya
2. (HS 06) : Pohon-pohon hidup dan tanaman lainnya;umbi, akar dan sejenisnya;potong bunga dan dedaunan hias
3. (HS 07) : Sayuran yang dapat dimakan dan akar dan umbi tertentu
4. (HS 08) : Buah dan kacang yang bisa dimakan;Kupas buah jeruk atau melon
5. (HS 09) : Kopi, teh, maté dan rempah-rempah
6. (HS 12) : Biji minyak dan buah-buahan yang bermitin;Biji-bijian lain, biji dan buah;industri atau obat..
7. (HS 13) : Lac;gusi, resin dan sap dan ekstrak sayuran lainnya
8. (HS 14) : Bahan anyaman sayuran;produk sayuran tidak ditentukan atau disertakan di tempat lain
9. (HS 15) : Hewan atau Lemak dan Minyak Sayuran dan produk pembelahannya;lemak yang dapat dimakan;satwa ..
10. (HS 16) : Persiapan daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya
    
    
    

Latar belakang Indonesia

            Indonesia menajdi negara dengan banyak keragaman dalam segi budaya, suku bangsa, agama, hingga aliran-aliran kepercayaan. Keragaman tersebut tumbuh di dalam kehidupan Masyarakat Indonesia yang mengakibatkan masyarakatnya menjadi plural. Pluralisme Masyarakat dalam tatanan sosial, agama dan suku bangsa telah ada sejak nenek moyang. Keanekaragaman budaya Indonesia memilki keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya. Adanya pertemuan dengan budaya luar bisa mempengaruhi asimilasi kebudayaan yang ada di Indonesia. Hal ini juga bisa menjadi penyebab bertambahnya ragam jenis kebudayaan yang ada. Dengan berkembang dan meluasnya agama-agama di Indonesia juga turut mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia.

            Dilansir dari Departemen Komunikasi ditengah perlambatan ekonomi global pertumbuhan ekonomi indonesia tetap kuat. Badan Pusat Statistik atau (BPS) menunjukan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2023 tercatat sebesar 5,03%, sedikit menigkat disbanding dengan pertumbuhan pada triwulan lalusebesar 5,01%. Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat ini didukung oleh seluruh komponen PDB. Aspek ekspor tetap mengalami pertumbuhan tinggi sebsar 11,68%, ditopang oleh permintaan mitra dagang yang masih kuat. Konsumsi rumah tangga juga membaik dengan pertumbuhan sebesar 4,54%. Insonesia sendiri meng impor beberapa komoditas yakni buah-buahan, alumunium, tembaga, susu, tembakau, beras, tepung terigu, bahan bakar, minyak bumi, pipa besidan baaj, mesin, dan pupuk.

            Sistem tata negara Indonesia telah mengalami perubahan pasca amandemen UUD 1945. Majelis permusyawaratan rakyat (MPR) yang pada awalnya menjadi lembaga tertinggi negara pada akhirnya menempati kedudukan yang sama dengan Lembaga lainya. Hal ini menyebabkan kesetaraan lembaga negaara. Dengan adanya amandemen UUD 1945 juga menjadi pemicu lahirnya Lembaga-lembaga negara baru, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga negara sendiri terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MK, MA, dan BPK. Lembaga tersebut dapat terbagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Salah satu Lembaga yang bertanggung jawab terhadap keuangan disebut eksaminatif.

            Lembaga eksekutif atau yang bisa disebut sebagai pemerintah dalam struktur pemerintahannya sendiri terdiri dari presiden dan para Menteri. Sebagai kepala negara dan pemerintahan presiden diberi hak untuk menggunakan alat-alat kelengkapan negara, seperti TNI dan Polri. Pada tingkat pemerintahan daerah, urusan pemerintahannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah daerah sendiri terdiri atas gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah yang berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

            Lembaga legislatif yang merupakan cabang kekuasaan dalam bidang legislative atau perundang undangan. Lemabaga legislatif sendiri terdiri atas MPR, DPR, dan DPD. MPR sendiri merupakan Lembaga perwakilan yang beranggotakan DPR dan DPD. Anggota dari Lembaga tersebut dipilih oleh rakyat. Sementara Lembaga yudikatif terdiri atas MA dan MK. Lingkungan peradilan MA sendiri meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Adapun Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga negara independent yang menjadi penunjang, pendukung, atau juga pelengkap bagi MA dan MK yang merupakan lembaga utamanya. Lembaga Eksaminatif yang merupakan Lembaga yang memiliki kuasa dalam pemeriksaan keuangan negara ini memiliki tugas memeriksa pengelolaan keuangan negara.

                                        Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan di Indonesia